Last edited by Fern
Wednesday, April 22, 2020 | History

2 edition of Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah found in the catalog.

Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah

Indonesia. Departemen Kehutanan

Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah

  • 54 Want to read
  • 8 Currently reading

Published by WWF in Jakarta] .
Written in English


About the Edition

Guidelines for controlling illegal logging through the appropriate policies and strategies in Indonesia. This ITTO Project PD74/01 Rev.1(M) indicates an initiative in the context of eradicating illegal tree felling crimes in Indonesia, most of this activity took lace in Riau and West Kalimantan.

Edition Notes

Statement[dilaksanakan oleh] WWF, Departemen Kehutanan, Republik Indonesia; [didanai oleh] ITTO
ContributionsWorld Wide Fund for Nature Indonesia, International Tropical Timber Organization
The Physical Object
FormatElectronic resource
Pagination1 CD-ROM
ID Numbers
Open LibraryOL24475863M
LC Control Number2008321842

  Yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan dalam izin yang dimiliki, 2). Melibatkan pencuri kayu dimana pepohonan ditebang orang yang sama sekali tidak memiliki hak legal untuk menebang pohon. Dalam Inpres Nomor 5 Tahun menyebutkan bahwa Illegal Logging adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Dijelaskan pula bahwa, kedua pelaku LNM dan BT diduga melakukan tindak pidana Kehutanan berupa, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon . Untuuk Pelaku Disersi (Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih 30 Hari Kerja secara berturut-turut), Ketentuan yang dilanggar Pasal 14 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1) Sampul Berkas Perkara dan Daftar Isi Berkas Perkara. 2) Surat Usulan PTDH dari Kasatker yang menyatakan setuju Yang.


Share this book
You might also like
Around the year in rhyme.

Around the year in rhyme.

regulation and function of GTP binding proteins during sexual development of dictyostelium discoideum.

regulation and function of GTP binding proteins during sexual development of dictyostelium discoideum.

Pursuant to a resolution adopted by the Board of Supervisors, the Budget Analyst has reviewed the costs transferred to San Francisco taxpayers by the military for providing health and human services and the economic impact on San Francisco of the denial of veterans education and loan benefit programs to bisexuals, lesbians and gay men who were given less than honorable discharges because of homosexuality.

Pursuant to a resolution adopted by the Board of Supervisors, the Budget Analyst has reviewed the costs transferred to San Francisco taxpayers by the military for providing health and human services and the economic impact on San Francisco of the denial of veterans education and loan benefit programs to bisexuals, lesbians and gay men who were given less than honorable discharges because of homosexuality.

Beneath the surface

Beneath the surface

Scottish fiction reserve

Scottish fiction reserve

I.B.V.M. biographical dictionary of the English members and major benefactors (1667-2000)

I.B.V.M. biographical dictionary of the English members and major benefactors (1667-2000)

Proceedings of the VIIIth International Symposium on Pear

Proceedings of the VIIIth International Symposium on Pear

perplexed peace

perplexed peace

Operation identification projects

Operation identification projects

literary theory and practice of G. K. Chesterton

literary theory and practice of G. K. Chesterton

Economic design of a MTBE plant

Economic design of a MTBE plant

Unity Our Adventure

Unity Our Adventure

Selves

Selves

A sermon, preached on the morning of Lords Day, January 26th, 1800

A sermon, preached on the morning of Lords Day, January 26th, 1800

minutes of the night

minutes of the night

The ostrich chase

The ostrich chase

Beginning with Ourselves

Beginning with Ourselves

Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah by Indonesia. Departemen Kehutanan Download PDF EPUB FB2

Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah (TP3STS) atau disebut juga sebagai Pedoman Operasional Penanggulangan KegiatanIllegal Logging. Dengan ketersediaan piranti lunak ini diharapkan para pelaksana dan penegak hukum memiliki kemampuan dalam mendeteksi, memantau dan menindak.

tt pedoman vi pedoman pembentukan forum koordinasi penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah itto project pd 74/01 rev.l (m). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara book.

Read reviews from world’s largest community for readers/5(8). Pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah book, atau mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukantindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

Pengertian. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”. Sedangkan ketentuan pada Pasal 78 ayat (10) menyatakan.

Dalam “tindak pidana korporasi”, jerat ancaman pidana penjara maupun denda dapat dijatuhkan baik terhadap penanggung-jawab korporasi (dalam konteks badan hukum seperti Perseroan Terbatas, yang bertanggung-jawab ialah pejabat direktur) maupun terhadap anggota badan hukum yang secara nyata dan langsung melakukan keterlibatan.

Kegiatan penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun tentang Kehutanan, yang diatur pada ketentuan pasal 50 ayat 3 Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah book a sampai dengan huruf m dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 77 dan 78 sebagian besar dicabut dan dinnyatakan tidak.

Pedoman Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah. WWF-ITTO Project PD 74/01 Rev.1(M). Development and Implementation of Guidelines To Control Illegal Logging For Sustainable Forest Management in Indonesia. Kerjasama antara Departemen Kehutanan dan WWF Indonesia.

Grandalsky, R. Jika jenis-jenis tindak pidana ini dipaksakan masuk dalam RKUHP maka kodifikasi ini akan sangat tebal sehingga justru menjadi tidak efisien bagi sebuah kitab pidana (2) Penggolongan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP adalah pola perumusan pasal untuk tindak pidana materil.

Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. [1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang.

Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama. - Tindak pidana dibidang kehutanan Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah book dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No tahunnamun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri.

3. Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Pasal 12 Huruf (c) Pasal 13 Setiap Orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah (Penebangan pohon di sekitar sungai, mata air, waduk, danau atau pantai) 4.

perundangan tentang tindak pidana pencucian uang yakni UU No. 15 tahun yang telah diamandemen dengan UU No. 25 tahun hal itulah yang mendasari FATF untuk menghapus status Indonesia sebagai Negara yang tidak kooperatig terhadap tindak pidana pencucian uang.

penanggulangan penebangan liar dan. Pedoman penanggulangan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah book dipungut secara tidak sah; g) Hidup, bahwa tindak pidana yang di maksud. dalam Bab ini adalah kejahatan. Ketentuan. Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan.

Potensi kerugian yang ditanggung negara akibat pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 tri­liun per tahun. (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a.

badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana kehutanan yang TKPnya berupa kawasan hutan antara lain: penebangan pohon tidak sesuai izin, penebangan pohon tanpa izin, penebangan pohon secara tidak sah, membawa alat berat dalam hutan, memanfaatkan hasil kayu pembalakan liar, melakukan penambangan tanpa izin, melakukan perkebunan tanpa izin, dll.

TKP berupa. Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. View/Open. Reference (Kb) Chapter III-IV (Kb) Chapter II (Kb) Chapter I (Kb) Abstract (Kb) Cover (Kb)Author: Amru Eryandi Siregar, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Marlina Marlina.

Terhadap tindak pidana menguasai narkotika golongan III yang didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.

,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini tentunya berbeda dengan 47 tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh organisasi. Pedoman Pelaksanaan Observasi Lapangan untuk Membuktikan Adanya Deforestasi atau Degradasi 52 3.

Contoh Prosedur Audit Investigatif 55 4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kehutanan dan Ancaman Pidananya sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Kehutanan 58 5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Pidananya sesuai. Perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.(2)File Size: 1MB.

secara tidak sah. Pasal 13 (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundangundangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.

Oleh karena itu, diperlukan bantuan penanggulangan bencana alam, untuk infrastruktur. ABSTRAKPenanganan perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pemidanaan minimum bagi pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan.

Istilah ketentuan pidana minimum khusus secara normatif diatur. PENGENAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERAMBAHAN HUTAN.

Negara Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih juta ha, hanya Illegal logging adalah sebuah tindak pidana berlapis karena bukan semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat,tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan namun justru melakukan tindakan.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

no 4 tahun tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan diambil atau dipungut secara tidak sah. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 15 27/11/ Tindak kilang sawmill penampung kayu illegal logging TNGL Wasapada, hal 15 Meningkatnya laju deforestasi secara signifikan selama kurun waktu an sampai tahun an berdampak pada semakin tingginya desakan terhadap penegakan hukum kejahatan kehutanan yang lebih.

Hak tidak dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya (Pasal 18 ayat 2); j.

Hak setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka (Pasal 18 ayat 2).

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c.

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. Tindak pidana illegal logging disini menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun Tentang Pokok-pokok Kehutanan adalah "perbuatan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, membakar.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan.

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN TESIS Diajukan untu. RAHMAT HIDAYAT, () KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DI HUTAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) (Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus).

FAKULTAS HUKUM. Pembuktian bahwa pohon-pohon menyerap air seperti ditunjukkan di Taiwan dengan tebang habis pada tahun pertama terjadi kenaikan air di musim kemarau sebesar % dan kenaikan hasil air tahunan sebanyak mm pada tebang habis % di Selandia Baru, sedangkan penebangan sebesar 75% bahkan hanya 50 % mampu meningkatkan air.

P emahaman terhadap akar persoalan munculnya tindak pidana kehutanan, akan membuahkan hasil menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebab, penanganan tindak pidana kehutanan, tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang ditujukkan bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat (baik secara.

Mengingat areal hutan yang sangat luas dengan tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan dalam bentuk penebangan/pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyelundupan kayu/hasil hutan lainnya, serta perambahan hutan sudah dalam taraf sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan i halnya kasus Minah tersebut, untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Logging ini menjadi sangat penting untuk melakukan menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagaisuatu perbuatan penyelundupan kayu.

Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau payokan yang berfungsi sebagai. "Illegal Logging": Sebuah Tindak Pidana (Kriminal) Berlapis Sulaiman N. Sembiring dan Harry Alexander Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) Apabila melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan penebangan secara tidak sah (illegal logging) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana.

menjatuhkan pidana penjara, ialah: pdf. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara (secara tunggal); 2.

pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan: tujuan pemidanaan - pedoman pemidanaan - pedoman penjatuhan pidana penjara 3. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara.Illegal logging Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari .BACKUP BLOG HUKUM KEHUTANAN BERUPA CATATAN NTO TENTANG HUTAN, POLHUT, PPNS KEHUTANAN, KONSERVASI, KEBAKARAN HUTAN, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN.